angka togel nelayan

angka togel nelayan,kode alam gigi copot bagian atas,angka togel nelayanJakarta, CNN Indonesia--

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic mengusulkan pemerintah untuk memotong tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) dari kementerian/lembaga (K/L) yang tidak mencapai target pembangunan prioritas.

Hal itu ia sampaikan karena pemerintah dan DPR setiap tahun membahas target pembangunan seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dolfie mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika target-target itu tidak tercapai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apabila tidak tercapai itu gimana? Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan secara prinsip setuju dengan usulan tersebut.

"Mengenai insentif bagi K/L dalam mencapai target output dan outcome, secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalty itu adalah sesuatu yang dalam paket yang lengkap," tutur wanita yang akrab disapa Ani itu.

Kendati, Ani mengatakan mekanisme pemotongan tukin K/L perlu dikaji serius karena dalam mencapai suatu target pembangunan tidak hanya melibatkan satu K/L. Misalnya target kemiskinan, pengangguran, dan stunting yang berkaitan dengan banyak K/L.

Di samping itu, mekanisme pemberian tukin juga memerlukan proses panjang. Mulai dari sisi penilaian kinerja yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kemudian, sisi anggaran di Kementerian Keuangan hingga akhirnya ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres).

"Jadi memang mekaniknya akan membutuhkan waktu tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan cara signaling-nya," katanya.

[Gambas:Video CNN]