kode alam gigi copot bagian atas

kode alam gigi copot bagian atas,grab gacor,kode alam gigi copot bagian atas

Jakarta, CNBC Indonesia -Badan Anggaran DPR RI menyebut Rancangan APBN 2025 didesain untuk memberikan keleluasaan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menambah kementerian atau lembaga. Anggaran untuk tambahan kementrian itu masuk dalam mata anggaran cadangan lain-lain.

"Di dalam RUU APBN 2025 yang sudah kami setujui, khususnya Pasal 51 memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan atau memecah kementerian, maka anggarannya kemudian kami siapkan di cadangan lain-lain," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Rabu, (18/9/2024).

Said mengatakan rencana penambahan kementerian dan lembaga oleh Prabowo tak akan mengubah postur APBN 2025. Menurut dia, apabila postur yang berubah maka perlu dilakukan melalui pembahasan APBN Perubahan.

"Tidak akan mempengaruhi postur, karena kalau sampai postur maka APBN-P. Ini tidak ada hubungan dengan postur karena sudah dicadangkan anggarannya," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan dengan begitu, ketika Prabowo hendak menambah anggaran maka pembahasannya tinggal dilakukan dengan komisi terkait. Namun, dia tak menyebutkan berapa jumlah anggaran yang disiapkan untuk penambahan kementerian dan lembaga ini.

"Saya lupa berapa, tapi sebenarnya nanti persetujuannya hanya lewat komisi-komisi sebagai mitra," kata dia.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU APBN 2025 dalam pembicaraan tingkat I. RUU APBN tahun pertama pemerintahan Prabowo itu akan disahkan di Rapat Paripurna pada 19 September 2024.

Dalam RUU tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati pendapatan negara sebesar Rp 3.005,12 triliun. Ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189,30 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Lalu, belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun. Adapun, belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

Menurut kabar yang beredar, pemerintah Prabowo-Gibran Rakabuming Raka akan menambah jumlah kementerian dan lembaga menjadi 44. Salah satu tokoh yang membocorkan rencana itu adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo. Rencana penambahan kementerian ini agaknya akan berjalan mulus dengan adanya revisi UU Kementerian Negara yang menghapus ketentuan kementerian dan lembaga berjumlah 34.

Video: Belanja Negara Tahun Pertama Prabowo Ditetapkan Rp 3.621 T