raksasa togel link alternatif

raksasa togel link alternatif,www dewatogel,raksasa togel link alternatifJakarta, CNN Indonesia--

Prabowo Subianto sejalan lagi menjadi presiden RI. Dia sudah ditetapkan oleh KPU menjadi presiden 2024-2029 terpilih pada Rabu (23/4) kemarin.

Sebelum penetapan tersebut, Prabowo pernah mengibaratkan pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bak menerima 'tongkat estafet'. Prabowo, sebagai presiden terpilih 2024-2029 menjanjikan transisi pemerintahan yang mulus.

"Jadi Insya Allah bisa dikatakan sebenarnya tidak ada masa transisi yang kaku. Tapi saya ibaratkan pemberian tongkat estafet kepada kita," imbuh Prabowo saat buka puasa bersama di Kantor DPP PAN, Jakarta, beberapa waktu silam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengaku kini telah memahami betul permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Pada kesempatan lain, Jokowi pun mengaku siap mendukung penuh proses transisi Kabinet Indonesia Maju ke pemerintahan selanjutnya. Ia pun segera menyiapkan proses transisi tersebut.

"Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok," tutur Jokowi di SMKN 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (23/4).

Namun, sejumlah pihak menilai tak perlu sampai dibentuk tim transisi ke pemerintahan baru. Salah satunya datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Saya kira pemerintahan Pak Prabowo itu melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, tentu tidak perlu lagi ada transisi," kata Ma'ruf di Bandung, Rabu (24/4), dilansir dari Antara.

Ia menuturkan Prabowo yang saat ini masih menjabat menteri pertahanan juga sering menghadiri rapat kabinet bersama Jokowi. Oleh karena itu, Ma'ruf menganggap tak perlu ada tim transisi.

"Artinya, perpindahannya itu secara otomatis di beberapa sidang kabinet kebetulan Pak Prabowo ikut sehingga menurut saya tidak perlu ada tim transisi," lanjutnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun berpendapat sama. Ia menilai tim transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo tak perlu dibentuk karena merupakan keberlanjutan dari pemerintahan hari ini.

Menurutnya, pemerintahan baru nanti tak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dan menyebut perpindahan akan berlangsung dengan sangat lancar.

Lantas, sebenarnya perlukah Jokowi dan Prabowo menyiapkan proses transisi kebijakan ekonomi untuk pemerintahan selanjutnya?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat proses transisi ke pemerintahan selanjutnya adalah hal yang diperlukan. Pasalnya, Prabowo memiliki program yang sifatnya baru dan belum pernah ada di pemerintahan lama atau sebelumnya.

Maka itu, kata dia, transisi pemerintahan baru diperlukan untuk memastikan bahwa beberapa program baru bisa terakomodir, terutama dalam penyusunan anggaran yang akan mulai disusun pada Mei 2024 dan akan berlanjut sampai dibentuknya nota keuangan di Agustus 2025 mendatang.

Selain itu, transisi juga perlu dimanfaatkan oleh pemerintahan baru dalam menyusun sebuah analisis biaya dan manfaat terkait program yang ditawarkan nanti.

"Misalnya, salah satu program andalan dari pemerintahan baru adalah makan siang gratis, dan untuk pemenuhan anggaran program ini salah satu langkah yang ditempuh dengan cara melakukan realokasi anggaran," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/4).

Maka, lanjut dia, studi yang dilakukan pemerintahan baru perlu melihat apakah realokasi anggaran yang akan diambil dari pemangkasan beberapa pos itu punya manfaat lebih besar dibandingkan dengan yang dipotong.

"Misalnya salah satu program yang diwacanakan akan direalokasi adalah program bantuan operasional sekolah (BOS)," ujarnya.

Disebutkan di beberapa studi bahwa program ini sebenarnya memiliki beberapa manfaat. Terutama, untuk mencapai output pendidikan. Salah satu manfaat; untuk menyetarakan pendidikan Jawa dan luar Jawa.

Maka, lanjut Yusuf, ketika program ini akan direalokasi perlu dihitung apakah kemudian kebijakan tersebut tidak akan menurunkan manfaat BOS, terutama dalam jangka pendek.

"Dan apabila ternyata memang akan mempengaruhi manfaat BOS, maka perlu dipastikan bahwa manfaat yang akan diterima dari program aplikasi yang gratis itu lebih besar dibandingkan program BOS itu sendiri," imbuh dia.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan di semua program yang berpotensi akan direalokasi dananya untuk proyek baru oleh pemerintah baru nanti.

Senada, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai dibentuknya tim transisi dibutuhkan sebagai jembatan dari kepemimpinan yang lama menuju yang baru nanti.

Menurut dia, tim transisi ini dibutuhkan dengan komposisi setidaknya dari mereka yang memang sudah berada di kabinet. Pasalnya, mereka bisa memberikan gambaran terkait kondisi yang sudah terjadi saat ini.

"Tentunya kalau kita bicara mengusung keberlanjutan, kita berbicara mengenai program yang tentunya ada yang sifatnya jangka panjang, dan juga jangka pendek. Namun harus berganti kepemimpinan dalam menjalankan program tersebut, dan pada akhirnya tim transisi ini lah yang menjembatani dan juga mengorkestrasikan terkait dengan susunan-susunan kabinet yang baru," jelas dia.

[Gambas:Photo CNN]

Terkait makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo, Andry menilai kebijakan itu membutuhkan arsitektur kabinet yang baru.

Dalam hal ini, ia mempertanyakan apakah akan ada kementerian atau badan khusus yang mengatur program tersebut. Karena menurut dia, jika tak ada badan khusus untuk program ini, maka hal ini akan menjadi tantangan tersendiri.

Jika melihat dari rancangannya, menurut Andry, dibutuhkan setidaknya tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Sosial.

Dalam perkembangannya, Andry menyebut kementerian lain perlu dilibatkan, misalnya Kementerian Pertanian untuk bicara mengenai pasokan dari bahan baku makan siang gratis itu sendiri.

"Karena bentuk detailnya masih belum ada, ya tim transisi itu juga bisa bekerja untuk melihat sisi teknisnya sendiri. Karena kembali lagi apakah memang tiga kementerian itu bisa saling berkoordinasi," tutur dia.

"Tentu akan ada pembagian anggaran juga dari sana. Ini memang kalau kita lihat akan cukup complicated kalau tidak ada satu kementerian atau badan yang mengurusi hal ini," lanjut Andry.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Lebih lanjut, melihat dari perkembangannya, Andry merasa APBN 2025 kemungkinan besar akan memasukkan komponen program makan siang gratis.

"Karena kita sudah melihat bahwa tim pemenangan yang juga merupakan beberapa menteri di dalam kabinet saat ini itu sudah menjanjikan agar program makan siang gratis ini bisa segera diaplikasikan. Dan itu juga menurut saya salah satu program utama dari paslon yang terpilih ini. Jadi mau tidak mau saya rasa APBN 2025 ini akan mengikutsertakan program makan siang gratis," imbuh Andry.

Ia pun menilai APBN 2025 akan menjadi krusial dalam mendanai program makan siang gratis. Ia merasa agak sulit kalau negara hanya mengandalkan pendapatan negara yang sudah eksisting saat ini. Mencari dana itu dinilai akan menjadi pekerjaan rumah dari APBN 2025.

Menurutnya, salah satu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah pemotongan dari anggaran masing-masing kementerian dalam rangka mengefisiensikan belanja untuk membiayai program makan siang gratis.

Karena, kata dia, dengan cara itulah pendapatan negara bisa dialokasikan ke program tersebut dalam jangka pendek.

"Baru nanti ke depan apakah nanti misalnya badan penerima negara dengan target yang diharapkan tercapai oleh paslon yang terpilih ini akan bisa meningkat dari sebelumnya, apakah tax ratiokita juga akan meningkat ke depan, itu kan pemikiran dari jangka panjangnya sendiri," jelas Andry.

"Tapi dalam jangka pendek, saya rasa salah satu hal yang akan dimungkinkan di APBN 2025 adalah pemotongan anggaran kementerian," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]