cristiano ronaldo tinggi,japan j league 2,cristiano ronaldo tinggiJakarta, CNN Indonesia--
Keluarga pasangan sesama jenis di Singapuramasih hidup dalam ketidakpastian walau parlemen sudah resmi mencabut undang-undang yang mengkriminalisasi aktivitas seks gay.
Nasib keluarga-keluarga dari pasangan LGBT ini menjadi perhatian setelah parlemen mencabut UU yang mengkriminalisasi seks gay pada Selasa (29/11).
Dalam sesi tersebut, parlemen juga mengamandemen UU yang bisa membuka jalan pengajuan tuntutan untuk mengubah definisi pernikahan dan keluarga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, aktivis LGBT di Singapura tak bisa lagi menuntut perubahan definisi itu ke pengadilan. Mereka hanya bisa menunggu parlemen sudi membuat aturan untuk mengubah definisi tersebut.
Sementara aturan itu belum ada, keluarga pasangan sesama jenis masih hidup terkatung-katung, termasuk Olivia Chiong.
Ia bercerita bahwa anak pertamanya bersama seorang perempuan warga Singapura tak bisa tinggal di negara.
Menurut Chiong, Singapura menolak izin tinggal yang diajukan ketika putrinya itu berusia 18 bulan. Chiong mengatakan pemerintah tak memberi alasan apapun saat menolak izin menetap putrinya.
Lihat Juga : Anwar Ibrahim Curhat Susah Susun Kabinet Pemerintahan Malaysia |
Meski begitu, dia paham betul bahwa sekalipun mereka diberi alasan, tak ada yang bisa diubah karena dia sendiri terdaftar sebagai ibu lajang sebab pernikahannya tak diakui secara resmi.
Penolakan izin tinggal semacam itu membuat khawatir sejumlah pasangan LGBT yang memiliki anak. Tanpa izin tinggal maupun izin pelajar, anak itu tak bisa diterima di sekolah Singapura.
Keadaan serupa dirasakan seorang pria gay Singapura yang menolak disebutkan namanya. Dia mengaku harus meninggalkan Singapura tiap tiga bulan sekali demi memperbarui visa turis bayinya, yang lahir lewat surrogate mother.
[Gambas:Video CNN]
Dia hanya berharap anaknya bisa memperoleh kewarganegaraan saat tiba waktunya sekolah. Namun untuk berjaga-jaga, dia juga membuat rencana lain, yakni meninggalkan negara asalnya itu.
Pengalaman serupa juga dirasakan pasangan Inggris yang telah tinggal selama satu dekade di Singapura.
Pasangan itu terpaksa kembali ke negara asal pada 2020, setelah kedua putra mereka yang lahir lewat surrogate mother, ditolak izin tinggal dan visa pelajarnya.
Salah seorang ayah berujar setidaknya belasan keluarga menghadapi masalah serupa.
Bagaimana kisah keluarga lainnya? Baca di halaman berikutnya >>>
Salah seorang ayah berujar setidaknya belasan keluarga menghadapi masalah serupa. Banyak di antaranya bahkan merupakan warga asli Singapura.
"Anda melakukan itu terhadap warga negara Anda sendiri dan itu kejam. Kalian menghukum anak itu," katanya.
Para keluarga LGBT ini pun menganggap pencabutan UU kriminalisasi seks gay tak berarti banyak. Bagi Chiong, pencabutan UU itu merupakan "satu langkah maju dan 10 langkah mundur."
"Apa yang coba dilakukan pemerintah? Apakah mereka mencoba memberitahumu, 'Biarkan anakmu pergi'?" kata perempuan berusia 42 tahun tersebut.
Lihat Juga : Kriminalisasi Dicabut, Kaum LGBT Tagih Singapura Sahkan Pernikahan Gay |
Sejauh ini, belum ada tanggapan dari pemerintah terkait pertanyaan Reuters soal hak keluarga LGBT dan tempat tinggal serta akses pendidikan anak-anak mereka.
Tak hanya keluarga LGBT, kelompok-kelompok aktivis hak asasi manusia juga menganggap problematika ini sebagai momok penting.
Mereka mempermasalahkan kebijakan Singapura terkait berbagai masalah terkait keluarga LGBT, termasuk adopsi, surrogate mother atau ibu pengganti, pendidikan, media, hingga tempat tinggal.
Menurut mereka, kebijakan-kebijakan Singapura itu membuat anak-anak dari keluarga LGBT secara efektif dihukum hanya karena menjadi bagian dari keluarga non-tradisional.
[Gambas:Photo CNN]
Ivan Cheong, seorang pengacara keluarga LGBT, menegaskan anak-anak dari siapa pun yang tinggal di Singapura setidaknya berhak untuk mendaftar "di sekolah swasta dan dengan tarif yang tidak disubsidi" seperti keinginan banyak orang tua.
Namun, pemerintah sendiri dianggap tak leluasa bergerak karena sejumlah konservatif berpengaruh saja sudah menentang keras pencabutan larangan seks gay.
Aliansi lebih dari 80 gereja Singapura, misalnya, mengecam pencabutan larangan seks gay sebagai "keputusan yang sangat disesalkan" yang "merayakan homoseksualitas"
