warung kudusan,jadwal futsal hari ini,warung kudusanJakarta, CNN Indonesia--
Jalur Gaza masih menjadi perhatian publik karena serangan fase dua Israelke wilayah tersebut usai gencatan senjata tak diperpanjang.
Komunitas internasional pun ramai-ramai mendesak penerapan kembali kesepakatan damai itu. Mereka meminta Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan.
Lihat Juga : Kenapa Pasukan Elite Israel Brigade Golani sampai Dibantai Hamas? |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Resolusi tersebut memberi wewenang ke Majelis Umum untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal dan membuat rekomendasi kolektif termasuk penggunaan angkatan bersenjata bila diperlukan.
Jika rekomendasi disetujui, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Machmudi menduga China-Rusia bersedia mengirim pasukan internasional ke Gaza.
Yon mengatakan kedua negara bersedia mengirim pasukan jika ada gencatan senjata permanen di Gaza.
Lihat Juga : Anggota Parlemen Turki Meninggal usai Pidato Bela Palestina |
"Sebagai penjaga perdamaian jika gencatan senjata dilakukan dan Israel bersedia menarik diri dari wilayah pendudukan di Gaza dan Tepi Barat," kata Yon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/12).
Dia kemudian berujar, "Tentu ini bagian dari skema two states solution [solusi dua negara]."
Solusi dua negara adalah kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina, yang disetujui secara internasional, untuk mendirikan dua negara berdampingan, hidup damai, saling menghargai, dan saling mengakui kemerdekaan.
Artinya, pengerahan pasukan internasional baru bisa terjadi jika tak ada lagi agresi dan pasukan Israel di Palestina.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Yon juga membeberkan tantangan kedua negara jika bersedia menghadirkan pasukan internasional.
Israel, selaku sekutu AS dan pihak yang melancarkan agresi, sulit berkomunikasi dengan Rusia.
"Israel lebih mudah berkomunikasi dengan China dibanding dengan Rusia," kata Yon.
Di sisi lain, Rusia juga punya riwayat menginvasi Ukraina sehingga memicu keraguan publik soal pengerahan pasukan perdamaian.
Namun, Rusia lebih mudah berkomunikasi dengan negara-negara Arab.
Lihat Juga : Sejarah Brigade Golani, Pasukan Elite Israel yang Dihabisi Hamas |
Yon lantas menilai Rusia bisa memakai cara lain "tanpa mengirim pasukan secara langsung." Salah satunya dengan mengirim observer atau analis militer ke negara Arab.
Arab tolak kerahkan pasukan
Baru-baru ini, negara Arab menolak pembentukan pasukan internasional untuk Gaza saat agresi Israel ke Palestina kian brutal.
Penolakan itu muncul ketika para pemimpin negara Arab hadir di Forum Doha, Qatar, pada 10-11 Desember.
"Tak seorang pun dari wilayah ini [Teluk] akan menerima untuk mengerahkan pasukan [mengikuti] tank Israel. Ini tak bisa diterima," kata Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dikutip New Arab, Rabu (13/12).
Al Thani juga menentang kekuatan internasional di Gaza dalam kondisi saat ini. Ia menilai dunia tak boleh selalu membicarakan warga Palestina seolah mereka butuh wali.
Namun, Yon optimis negara-negara Arab akan berpikir ulang jika gencatan senjata permanen diterapkan.
[Gambas:Infografis CNN]
"Jika terjadi gencatan senjata negara-negara Arab akan melakukan pengiriman pasukan jika diminta melalui payung resolusi PBB," ujar dia.
Sementara itu, pakar keamanan dari China Zhou Bo sempat menyinggung soal pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Komentar dia merespons laporan yang menyebut Israel dan AS membeberkan tiga opsi usai agresi rampung.
Tiga opsi itu yakni menyerahkan negara kawasan untuk mengawasi secara sementara Gaza, menghadirkan pasukan penjaga perdamaian, dan meniru kelompok Pasukan Multinasional dan Pengamat (MFO) yang beroperasi di Semenanjung Sinai.
Zhou mengatakan membangun misi penjaga perdamaian memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.
Lihat Juga : Brigade Golani, Pasukan Elite Israel yang Dibantai Hamas |
"Namun siapa pihak yang terlibat dalam konflik ini? Israel pasti tidak akan membiarkan Hamas menjadi salah satunya," kata Zhou di tulisan kolom yang yang dirilis South China Morning Post.
Palestina dikuasai beberapa entitas yakni Otoritas Palestina yang menguasai sebagian Tepi Barat dan Hamas yang mengontrol Jalur Gaza.
Zhou juga mengkritik opsi operasi pasukan semacam FMO di Gaza. Dia memandang FMO cukup berhasil di Mesir.
"Namun, ini terjadi karena kedua negara punya keinginan yang kuat akan perdamaian yang langgeng," lanjut dia.
Israel dan dua sekutunya, Prancis dan Inggris, sempat menginvasi Mesir hingga memicu krisis Suez pada 1956.
PBB lalu turun tangan dengan pintu awal Resolusi 377A membentuk pasukan penjaga perdamaian internasional di perbatasan Mesir-Israel, Pasukan Darurat PBB (UNEF).
Namun, UNEF tak punya fungsi tempur dan bertujuan menetralkan konflik hanya melalui kehadiran pasukan.
