jeniusbet slot login

2024-10-08 05:54:51  Source:jeniusbet slot login   

jeniusbet slot login,kuda hitam sdy,jeniusbet slot login

Jakarta, CNBC Indonesia- Ancaman penutupan pemerintah (shutdown) kembali menghantui Amerika Serikat (AS) dalam pekan ini. Hal ini akibat seretnya dana yang dimiliki untuk operasi lembaga-lembaga federal di negeri tersebut.

Bahkan pemerintah Presiden Joe Biden hanya punya batas waktu hingga 30 September. Namun keputusan akhirnya diambil parlemen AS, Rabu waktu setempat.

Baca:
Perang Arab Makin Menggila, Milisi Irak Bom Pelabuhan Israel

Untuk menghindari penutupan, DPR AS yang dipimpin oposisi pemerintah dari Partai Republik, akhirnya menyetujui RUU kesepakatan pendanaan sementara yang akan membuat pemerintah tetap beroperasi hingga pemilihan umum AS. Sebelumnya Senat AS yang dikuasai partai pro pemerintah, Partai Demokrat, sudah mengetok palu.

RUU tersebut secara umum mendanai lembaga pada tingkat saat ini hingga 20 Desember. Akan ada sekitar US$231 juta (sekitar Rp 3,5 miliar) tambahan dana, dimasukkan untuk memperkuat Secret Service, setelah dua kali percobaan pembunuhan terhadap calon presiden (capres) dari Partai Republik Donald Trump.

Baca:
'Gaza Jilid II' di Depan Mata, Israel Ancam Serangan Darat ke Lebanon

"Rakyat Amerika dapat bernapas lega karena, karena kedua belah pihak telah memilih bipartisan, Kongres menyelesaikan tugasnya," kata pemimpin Senat yang dikendalikan Chuck Schumer, dikutip AFP.

"Kita akan tetap membuka pemerintahan. Kita akan mencegah layanan pemerintah yang vital terhenti secara tidak perlu," ujarnya.

Baca:
Heboh, Elon Musk Jalin Hubungan Asmara dengan PM Italia Meloni

Perlu diketahui, persetujuan anggaran tambahan untuk menghindari shutdown pemerintah federal AS bukan hal baru. Biasanya, sejumlah "drama" terjadi dalam "pertikaian pendanaan" ini.

Bila anggaran sementara tak diketok, 872.000 pegawai federal dapat dirumahkan, merujuk data lembaga non profit AS Bipartisan Policy Center. Sebanyak 1,4 juta pegawai federal lainnya mungkin harus bekerja tanpa gaji, termasuk 2,1 juta personil militer AS.

Biden sendiri diharapkan menandatangani RUU pengeluaran sementara itu segera. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa pemerintahan Biden mendukung "resolusi berkelanjutan" tetapi "sangat kecewa" karena tidak menyertakan pendanaan tambahan untuk Departemen Veteran dan lembaga lainnya, sebesar US$ 12 miliar sebelum akhir tahun fiskal 2025.

Baca:
Kongres AS Sepakati APBN Baru, Bagaimana Nasib Ukraina?

(sef/sef) Saksikan video di bawah ini:

Video: Korban Tewas Akibat Badai Helene di AS Tembus 100 Orang

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article AS Diramal Resesi Tahun Ini

Read more