nomor punggung toni kroos

nomor punggung toni kroos,room duofu hari ini,nomor punggung toni kroosJakarta, CNN Indonesia--

Prancis mengumumkan keadaan darurat di Kaledonia Baru pada Kamis (16/5) usai kerusuhan pecah di wilayah yang terletak di Pasifik itu sejak Senin pekan ini.

Prancis juga mengerahkan pasukan tambahan polisi dan militer ke Kaledonia Baru demi meredam kerusuhan yang sudah menewaskan empat orang termasuk satu aparat keamanan dan melukai ratusan orang lainnya di Ibu Kota  Nouméa.

Lihat Juga : Apa Penyebab Kaledonia Baru Rusuh Sampai Prancis Tetapkan Darurat?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prancis akhirnya menetapkan status keadaan darurat di Kaledonia Baru buntut kerusuhan itu. Status tersebut berlaku selama setidaknya 12 hari.

Dengan status ini, pihak berwenang Prancis punya kewenangan lebih besar untuk mengatasi kerusuhan, termasuk menangkap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman, menggeledah, menyita senjata, dan menjatuhkan hukuman penjara.

Namun, apa hubungannya Prancis dengan Kaledonia Baru yang letaknya berjauhan dari negara Eropa itu?

Lihat Juga : Kaledonia Baru Rusuh, Prancis Tetapkan Keadaan Darurat

'Exclave State'

Kaledonia Baru merupakan exclave stateatau wilayah teritori suatu negara yang berada di luar daratan utama negara tersebut.

Kaledonia Baru merupakan salah satu wilayah otonomi Prancis yang terletak di barat daya Pasifik. Wilayah ini terletak sekitar 1.200 kilometer dari timur Australia.

Negara kepulauan ini memiliki populasi sekitar 270 ribu orang, dengan rincian 44 persen merupakan penduduk asli Kanak (Melanesia), 34 persen orang Eropa (caldoche), sebagian orang Prancis, dan beberapa kelompok minoritas seperti orang Wallisian dan Tahiti.

Lebih dari sepertiga penduduknya tinggal di Ibu Kota Nouméa.

Kaledonia adalah teritori Prancis yang memiliki otonomi khusus. Kepala negara Kaledonia Baru adalah Presiden Prancis. 

Dikutip Radio New Zealand (RNZ), negara di Pasifik ini memiliki perwakilan di Parlemen Prancis, baik Majelis Nasional maupun Senat.

Namun, Kaledonia Baru memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari 11 orang dan dipimpin oleh seorang presiden. Presiden Louis Mapou telah memimpin Kaledonia Baru sejak 2021.

Lihat Juga : Prancis Tuduh Azerbaijan Dalang Kerusuhan di Kaledonia Baru, Ada Apa?

Meskipun Kaledonia Baru punya otonomi khusus, Kaledonia Baru bergantung pada Prancis di bidang pertahanan, keamanan dalam negeri, dan berbagai urusan lainnya.

Sementara itu, kerusuhan sejak awal pekan ini dipicu oleh rencana Prancis mengubah konstitusi soal pemilu, termasuk soal gelaran pemilihan lokal yang berimbas pada pemilihan kepala pemerintahan Kaledonia Baru.

Dalam rencana amandemen ini, Prancis bakal mengizinkan warganya yang sudah tinggal minimal 10 tahun di Kaledonia Baru untuk ikut memilih dalam pemilu lokal. Mayoritas warga lokal, terutama etnis asli Kaledonia Baru, Tamak yang pro-kemerdekaan menolak usulan ini.

Menurut etnis Tamak, aturan itu hanya akan memperkecil peluang Kaledonia Baru untuk meraih kemerdekaan seutuhnya.

Pada 1998, Prancis dan Kaledonia Baru menandatangani perjanjian yang menguraikan jalan menuju otonomi bertahap dan membatasi hak suara bagi penduduk asli Kanak serta migran yang tinggal di wilayah itu sebelum 1998.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Kaledonia Baru diizinkan untuk mengadakan tiga referendum guna menentukan masa depan negara tersebut.

Namun, perjanjian tersebut kini sudah dianggap Prancis tak berlaku lagi. Sebab Kaledonia Baru telah mengadakan tiga referendum pada 2018, 2020, dan 2021. Seluruh hasil referendum menolak kemerdekaan.

Penduduk pribumi Kanak pun memboikot hasil ini. Pasalnya, dua referendum terakhir dilakukan saat pandemi Covid-19 merebak. Saat itu banyak warga Kanak yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Dalam tradisi Kanak, warga harus berkabung selama satu tahun. Oleh sebab itu, warga Kanak absen dari referendum karena menjalankan tradisi.

"Kami berada di tengah-tengah [pandemi] Covid dan adat Kanak adalah ketika seseorang melewati masa berkabung, itu berlangsung selama satu tahun. Jadi mereka tidak diberi kebebasan itu," kata Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik Henry Puna.