5unsur2 login

5unsur2 login,fajartoto promosi,5unsur2 login

Jakarta, CNBC Indonesia -Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menekankan pentingnya peran kuat pemerintah untuk menyelamatkan kondisi ekonomi, di tengah beratnya tekanan ekonomi global pada tahun ini hingga 2025.

Ia mengatakan laju pertumbuhan ekonomi akan stagnan pada 2024-2025 di negara-negara berkembang dengan rata-rata kisaran 4% pada 2024 hingga 2025, juga sedikit lebih lambat dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 sebesar 4,1%.

Pemicunya ialah makin memburuknya peperangan di berbagai wilayah yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi antar negara semakin terpecah, hingga terganggunya rantai perdagangan global. Diperburuk dengan makin menuanya demografi di berbagai negara berkembang menyebabkan 108 negara berpotensi sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Kekuatan pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua tantangan ini. Oleh karena itu, pemerintah menjadi lebih penting dan harus memainkan peran krusial dalam menyelesaikan dan mengurangi tantangan global ini," kata Thomas dalam acara The 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC): Islamic Public Finance Role and Optimization secara daring, Kamis (3/10/2024).

Dengan keharusan peran pemerintah yang semakin sentral dalam mengelola ekonomi, pemerintah ia tekankan harus menerapkan kebijakan yang efektif dan inovatif, dengan tidak hanya mempromosikan pembangunan ekonomi dan tata kelola yang baik, tetapi juga keberlanjutan dan kesetaraan.

Ini termasuk dalam aspek rancangan keuangan publik. Thomas berpendapat, cara dan prinsip yang digunakan pemerintah dalam mengelola anggaran dan kebijakan fiskal, sangat penting bagi setiap negara yang bercita-cita mengatasi tantangan global yang kompleks itu.

"Keuangan publik yang sehat sangat penting untuk memastikan layanan publik yang layak dan terjangkau serta menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi warga setiap negara," tegas Thomas.

Dalam forum ke- AIFC itu, Thomas mengatakan, akan banyak pelajaran pengelolaan keuangan publik yang sehat dengan memanfaatkan rancangan perspektif pengelolaan fiskal berdasarkan nilai-nilai Islam.

"Pendekatan ini didasarkan pada hukum Islam, yang memprioritaskan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang beretika. Prinsip-prinsip ini memandu bagaimana sumber daya dimobilisasi, dialokasikan, dan digunakan untuk mencapai pembangunan sosial-ekonomi," ucap Thomas.

Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam keuangan publik Islam menurutnya telah menyatakan bahwa sumber daya harus didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga meminimalkan ketimpangan kekayaan dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Termasuk urusan pajak.

"Menurut prinsip ini, pajak harus adil dan tidak memberatkan kelompok manapun secara berlebihan. Warga yang lebih kaya, selain membayar pajak, juga didorong untuk memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat melalui mekanisme seperti zakat sedekah dan sumbangan-sumbangan lainnya," kata Thomas.

Prinsip-prinsip Islam kata Thomas juga telah menyatakan bahwa pengeluaran anggaran harus difokuskan pada promosi keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Ini termasuk menyediakan barang dan jasa publik yang berkualitas dan terjangkau seperti perawatan kesehatan, gizi, pendidikan, dan jaring pengaman sosial, terutama untuk mendukung mereka yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesetaraan sosial secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip Islam ia sebut juga melarang perpajakan terhadap bunga dan keuntungan yang berlebihan serta menghindari ketidakpastian dan spekulasi, karena dianggap eksploitatif dan menyebabkan akumulasi kekayaan yang tidak adil.

"Menurut perspektif Islam, kebijakan keuangan publik harus mempromosikan investasi dalam aktivitas produktif yang menciptakan nilai nyata bagi masyarakat, bukan kegiatan yang mengarah pada spekulasi dan keuntungan berlebihan tanpa manfaat nyata," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Thomas juga berpendapat, prinsip Iqtisad atau moderasi dan keseimbangan juga sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan publik karena mendorong penggunaan dana publik secara bijaksana dan seimbang.

Pengeluaran publik harus sesuai dengan tingkat pendapatan untuk menghindari utang publik yang tidak berkelanjutan atau defisit anggaran yang berlebihan. Tata kelola yang baik juga merupakan aspek penting dari keuangan publik Islam, menitikberatkan transparansi dan akuntabilitas yang diwajibkan untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan bertanggung jawab dan etis.

"Selain itu, menurut perspektif Islam, pejabat publik dianggap sebagai pemegang amanah kekayaan publik. Oleh karena itu, penggunaan dana publik harus didokumentasikan dengan jelas, dengan audit reguler untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah korupsi atau penyalahgunaan sumber daya," tutur Thomas.

DJP Jakarta Selatan II Implementasikan Layanan Ramah Disabilitas