asian4d alternatif

asian4d alternatif,depo69,asian4d alternatifJakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah akan meluncurkan BBM jenis baru pada 17 Agustus mendatang.

Rencana peluncuran itu dibocorkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan BBM baru itu rendah kadar belerang atau sulfur dan ramah lingkungan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, BBM baru itu masih mengundang tanda tanya; Apakah itu jadi siasat pemerintah menghapus pertalite?' Pertanyaan juga muncul terkait harga BBM.

Terlebih, pertalite yang selama ini harga jualnya di subsidi pemerintah mulai hilang di sejumlah SPBU Pertamina.

Apalagi saat bersamaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus nanti. Menteri serba bisa itu berucap bakal ada pengetatan subsidi, termasuk bahan bakar, setelah 17 Agustus 2024.

"Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus (2024) ini, kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ucapnya dalam unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Akan tetapi, pernyataan Luhut dibantah pembantu Presiden Joko Widodo lainnya. Sebut saja Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mengatakan tak ada wacana selayaknya ucapan Luhut.

Arifin juga menyinggung revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang tak kunjung usai. Beleid ini menjadi kunci pembatasan BBM subsidi.

"Enggak ada batas-batas (BBM subsidi) 17 Agustus," tegas Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

"Masih di antara tiga menteri," tambahnya soal revisi Perpres 191 yang tak jelas nasibnya sejak 2022.

Soal bahan campuran BBM jenis baru, Arifin menyebut masih mencari yang bisa mengurangi kandungan sulfur. 

Pasalnya, harus sesuai standar emisi Euro 5, yakni kadar sulfur di bawah 50 parts per million (ppm).

"Jadi gini, kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada, tapi kilang kita belum kelar di Balikpapan," jelas Arifin.

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memperkirakan harga BBM baru yang akan launching di 17 Agustus 2024 bakal lebih mahal dari pertalite. BBM subsidi dengan RON 90 itu sekarang dipatok Rp10 ribu per liter.

Alasannya, bahan bakar milik negara yang saat ini beredar masih tinggi sulfur. Yayan menyebut kalaupun BBM anyar itu punya RON yang sama dengan pertalite, harganya bakal tetap lebih dari Rp10 ribu, jika memang benar low sulphur.

"Mungkin ini ada indikasi bahwa kilang minyak BBM Indonesia akan di-shiftingke minyak Indonesia, dibandingkan ke minyak Timur Tengah," ucap Yayan kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/7).

Yayan menyebut minyak mentah rendah sulfur memang diproduksi di Indonesia pada beberapa oil field. Ia menegaskan ini merupakan minyak bagus.

Akan tetapi, ia menyebut teknologi kilang minyak Indonesia saat ini masih mengacu ke minyak Timur Tengah, bukan minyak nasional.

"Andaikan seperti itu, mungkin BBM tersebut sudah bisa diproduksi Indonesia. Andaikan bukan, harus impor dan harganya lebih mahal. Di situasi saat ini, impor minyak mahal itu tidak bijak terhadap kinerja keuangan dan daya beli masyarakat di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK)," jelasnya.

Ia melihat negara mungkin saja benar mau mengurangi emisi. Yayan menjelaskan bahwa black carbondari BBM sulfur tinggi mencapai 65 persen-145 persen.

Sedangkan BBM low sulphurhanya menghasilkan karbon hitam sebesar 10 persen hingga 85 persen. Meski niatnya bagus, upaya ini jelas mahal.

Direktur Energy Shift Institute Putra Adhiguna meyakini BBM baru yang diklaim bakal rendah sulfur pasti punya RON di atas pertalite. Pada akhirnya, harga bahan bakar anyar itu tentu akan lebih mahal.

"RON-nya (BBM baru) kemungkinan akan lebih tinggi. Mengingat harga bahan bakar nabati (BBN) bioetanol yang tinggi, beberapa waktu ini di atas Rp14 ribu per liter. Untuk menghapus pertalite akan cukup berat secara politis," ucapnya.

"Harus juga ada kejelasan berapa harga jual bensin baru ini dan siapa yang menanggung selisih harga bioetanol yang cukup tinggi. Jangan sampai hanya memindahkan masalah," wanti-wanti Putra.

Putra berpendapat pertalite masih akan tetap ada di pasaran. Setidaknya BBM subsidi ini mungkin bertahan hingga akhir 2024 ini.

Ia sepakat dengan rencana pemerintah menghadirkan kualitas BBM yang lebih baik. Akan tetapi, Putra mempertanyakan rasionalisasi negara terus mengandalkan bioetanol sebagai campurannya.

"Yang kurang masuk akal adalah penggunaan bioetanol, sementara Indonesia salah satu importir gula terbesar dunia. Biodiesel ditopang oleh industri kelapa sawit yang besar, sementara bioetanol tidak punya pijakan yang jelas," kritik Putra.

"Pertanyaan lebih mendasar, mengapa BBM Indonesia memiliki sulfur yang tinggi dan apakah sepadan dengan harga yang dibayar masyarakat? Ini harus bisa dijawab Pertamina dan pemerintah," tuntutnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menangkap kekisruhan subsidi energi menjadi hal kesekian kali yang terjadi. Terlebih, sektor ini acapkali diutak-atik negara saat fiskal sedang tak sehat.

Ia menegaskan ada masalah yang jelas terlihat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komaidi menyebut potensi defisit yang akan dicatat di 2024 ini makin besar, mengingat penerimaan negara merosot saat belanja terus bengkak.

"Nambahnya (belanja negara) kan ada beberapa variabel, salah satunya belanja subsidi. Lebih khusus lagi, energi dengan harga minyak dan gas yang tinggi tentu lebih tinggi dari asumsi APBN 2024. Jadi lebih besar," tuturnya.

"Sementara, penerimaannya kan Kementerian Keuangan memberikan sinyal ada beberapa target yang gak tercapai. Artinya, defisitnya semakin besar. Salah satu upaya menambal itu kan seringkali yang diutak-atik (subsidi) BBM," imbuh Komaidi.

Komaidi tak menutup mata bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Ia meyakini pasti sang Kepala Negara ingin melakukan soft landingalias menutup semuanya dengan paripurna dan aman.

Jokowi ia nilai tak mau menimbulkan gejolak di akhir kepemimpinannya. Misalnya, ketika seharusnya menaikkan harga BBM, pilihan tersebut tak diambil.

"Sehingga yang dilakukan adalah pembatasan. Kalau pembatasan kan dari waktu ke waktu sudah ada contohnya, sebetulnya sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah dilakukan di 2006. Kemudian, ketika harga minyak tinggi, pembatasan itu wacananya dikemukakan, macam-macam skemanya," jelas Komaidi.

[Gambas:Photo CNN]

"Tapi sampai saat ini kan kalau mau disampaikan secara proporsional hasilnya relatif gak maksimal. Kalau dibilang gak ada hasilnya, gak juga, tapi mungkin tidak maksimal. Bahkan, antara biaya dan hasilnya, mungkin biaya 100 menghasilkan 100, akhirnya habis juga. Jadi, hiruk pikuknya lebih banyak didapat dibandingkan penghematan fiskal," tambahnya.

Saat APBN tak baik-baik saja, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tidak jelas nasibnya sampai sekarang. Pengamat Energi Unpad Yayan Satyakti menegaskan keputusan ini sangat kental dengan unsur politis.

Yayan menekankan subsidi BBM memang objek politik. Padahal, ada kerentanan harga minyak global dan logistik internasional.

"Lebih baik kita fokus kepada efektivitas BBM yang ada atau melakukan efisiensi dengan mengurangi subsidi, tetapi dialihkan ke subsidi yang lebih produktif," saran Yayan.

"Mungkin yang paling prioritas sekarang, yaitu efisien APBN. Alokasikan pertalite sesuai dengan kuota APBN, prioritaskan di wilayah yang berpendapatan rendah dan miskin. BBM solar harus tetap ada karena para nelayan gurem di perkampungan nelayan masih banyak yang membutuhkan," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]